Legal Certainty and the Suspension of Criminal Investigations Due to Civil Disputes in Indonesian Criminal Law Practice
DOI:
https://doi.org/10.54518/rh.5.4.2025.719Keywords:
Criminal Investigation, Civil Dispute, Land Grabbing, Legal Certainty, Prejudicial DisputeAbstract
Criminal and civil law often intersect in land ownership disputes, particularly when land grabbing cases are delayed due to ongoing civil litigation. This creates challenges in law enforcement, especially regarding legal certainty, justice, and utility. This study aims to examine how legal protection is provided to complainants in criminal cases involving sufficient evidence under Article 184 of the Criminal Procedure Code, when the investigation is suspended due to civil disputes. It also investigates whether the suspension practice based on the Chief of Police’s Telegram Letter, referring to Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 1956, aligns with the principles of legal certainty and justice. The study adopts a normative juridical approach, using statutory, theoretical, and case-based analysis. It focuses on in-concreto legal evaluation, especially on whether criminal investigations should proceed or be postponed pending civil decisions. Findings show that although Perma Number 11956 provides procedural guidance for prejudicial disputes, its application often leads to legal uncertainty and risks case expiration. This creates dualism in judicial practice. Law enforcement authorities must carefully assess the status of civil claims before halting criminal investigations. Future research should address the need for more integrated regulations to avoid conflicting practices between civil and criminal proceedings.
Downloads
References
Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan legalitas norma dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, 12(1), 172-195.
Alvat, A. P. (2019). Politics of law human rights protection in Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, 2(4), 513-520.
Amiruddin, A., Pancanigrum, R. K., & Purnomo, C. E. (2021). Konsep prejudicial geschil dalam pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata. Jurnal Kompilasi Hukum, 6(1), 57-65.
Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12-25.
Supena, Cahaya. (2023). Tinjauan tentang konsep negara hukum indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 372-388.
Chandra, T. (2022). legal certainty of sale and purchase binding agreements as the basis for the transfer of certified land rights. Research Horizon, 2(6), 615-625.
Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 352-370.
Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 25-33.
Hakiki, A. (2022). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang diterbitkan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan pelapor dalam delik biasa. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 25-34.
Hamzah, A. (2015). Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. Jurnal Dinamika Hukum, 8(2), 136-144.
Helmi, M. (2020). Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan paradigma konstruktivisme. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 111-132.
Herman, H., Handrawan, H., Hidayat, S., Haris, O. K., & Jabalnur, J. (2022). Penolakan putusan praperadilan oleh penuntut umum. Halu Oleo Legal Research, 4(2), 202-218.
Hidayat, S., & Haris, O. K. (2023). Penangguhan putusan perkara pidana melalui putusan sela oleh hakim dengan alasan menunggu putusan perkara perdata (studi putusan sela pengadilan nomor 143/Pid. B/2021/PN. Kdi). Halu Oleo Legal Research, 5(1), 90-104.
Husin, K., & Husin, B. R. (2016). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Irwan, I. R. (2022). Proses peradilan pidana terhada proses peradilan pidana terhada kasus perselisihan prayudisial: proses peradilan pidana terhada kasus perselisihan prayudisial. Hangoluan Law Review, 1(1), 138-167.
Meutia, P. (2019). Pembatasan peninjauan kembali perkara perdata kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(2), 225-236.
Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1), 3747-3754.
Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 241-254.
Nasution, A. R. (2016). Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2), 347-357.
Natsif, F. A. (2019). Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif negara hukum Indonesia (Human rights protection in perspective indonesian state law). Al-Risalah, 19(1), 148-158.
Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif. Purworejo: Jakarta: Nusamedia.
Nurillah, E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku yang menghalangi penyidikan (obstraction of justice). Jurnal Analogi Hukum, 5(1), 93-99.
Pound, R. (2017). Social control through law. Oxfordshire: Routledge.
Rahim, M. I. F. (2023). Asas-asas hukum penuntutan the prosecutor law review, 1(1), 1-36.
Safitria, A. N., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam prespektif hukum tata negara. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 233-247.
Salfutra, R. D. (2018). Hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum. Progresif: Jurnal Hukum, 12(2), 2146-2158.
Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan badan hukum publik dan badan hukum privat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 152-166.
Saribu, Y. (2018). Tinjauan konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di depan hukum pada proses penangkapan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Lex Administratum, 6(1), 22-34.
Satya, Bhakti Teguh. (2017). Pembangunan hukum administrasi negara melalui pemberdayaan yurisprudensi peradilan tata usaha negara. (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 4(1), 347-368.
Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(1), 13-13.
Suartha, I. D. M. (2015). Pergeseran asas legalitas formal ke formal dan material dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Yustisia, 4(1), 235-244.
Susanto, A. F. (2019). Filsafat dan teori hukum dinamika tafsir pemikiran hukum di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
Tampoli, D. C. M. (2016). penghentian penuntutan perkara pidana oleh jaksa berdasarkan hukum acara pidana. Lex Privatum, 4(2),1-12
Waluyo, B. (2022). Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
Wenas, N. R. (2020). Gugurnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa berdasarkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Et Societatis, 8(4), 1-15.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Nurhadi Junaedi, Derex Anoraga Siradjz, Yuyut Prayuti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
